Tilep Rp 1,3 Miliar, Pejabat Lampung Diadili

LAMPUNG (Pos Kota) – Tilep uang negara Rp1,3 miliar, terdakwa mantan Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Daerah, Lampung, Safuan Jauhari, 45, kasusnya mulai disidangkan Pengadilan Negeri Gunungsugih, kemarin sekitar pukul 13.00 WIB.

Terdakwa diduga menyelewengkan sebagian dana kegiatan yang seharusnya dipergunakan untuk proyek pembangunan 15 kamar tidur, termasuk meubelairnya sehingga mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar.
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Nyoto, SH. Terdakwa Safuan Jauhari didakwa jaksa penuntut umum (JPU), M. Amrinsah, SH., telah melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp1,3 miliar lebih sebagaimana hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung.

Menurut JPU, terdakwa saat menjadi kepala Bandiklatda Kotagajah tahun 2008 diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak mengerjakan secara keseluruhan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung Bandiklatda Lamteng TA 2008.
Pada dakwaan dana kegiatan tersebut diduga telah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Bahwa seharusnya seluruh dana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung Bandiklatda Kotagajah TA 2008 yang telah dicairkan menjadi hak penyedia barang/jasa dan dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam kontrak.

Pada kenyataannya, terdakwa bersama Kartina Wati salah satu staf di kantor Bandiklatda Kotagajah membuatkan surat kuasa fiktif untuk mencairkan seluruh dana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.1.3 M sebagaimana hasil Audit BPKP Lampung tanggal 22 Juli 2010.
Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No 13 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Metro hadir didampingi penasihat hukumnya, Yuyun Ari, SH. Ia tampak tenang mengikuti sidang. Seusai dakwaan selesai dibacakan, kuasa hukum dalam kesempatan itu juga langsung menerima atas dakwaan tersebut.

Sebelumnya terdakwa sempat satu tahun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena 5 kali tidak memenuhi pemanggilan Kejaksaan Negeri Gunungsugih. Terdakwa ditangkap pihak Kejaksaan Gunungsugih saat hendak bepergian ke Bogor dengan menumpang bus Damri nopol B-2230-CU jurusan Lampung–Bogor sekitar pukul 22.00 WIB pada Rabu 19 Mei 2010 di sekitar Bundaran Tugu Adupura Bandarlampung.

TUNTUT KORUPTOR

Ratusan mahasiswa di Lampung mendesak para penegak hukum untuk segera menuntaskan dugaaan korupsi APBD sebesar Rp 119 miliiar yang melibatkan Bupati Lampung Timur.

Training dan Investigasi

Direktur Eksekutif Bandar Lampung Corruption Watch (BLCW), Azwanizar.,SE, mengatakan di selenggarakan kegiatan training tersebut agar para aktivis dan relawan anti korupsi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing sebagai kontrol sosial masyarakat, utamanya dalam melakukan pemantauan dan investigasi program pembangunan pemerintah di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut Joan sapaan akrab Azwanizar mengungkapkan, kegiatan ini sedianya diadakan setiap enam bulan sekali, namun karena kesibukan masing-masing pengurus dan aktivis BLCW, maka kegiatan sempat tertunda.

Menurutnya mengikuti kegiatan LSM sering diidentikkan dengan suatu lembaga atau kumpulan orang yang mencari-cari kesalahan, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. namun “ Hal itu tidak berlaku bagi kami LSM BLCW. Saya selalu menekankan kepada semua aktivis dan relawan untuk terus menerus melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Selama hal itu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai procedure dan professional, kami yakin siapapun orangnya, dan siapapun kelompoknya, dan snngang-undan perundaiapapun LSM-nya, maka akan selalu mendapat tanggapan serta nilai positif dari seluruh masyarakat “. Ucapnya.

Dikatakan, untuk memantau dan menginvestigasi suatu kasus korupsi, orang yang melakukannya harus lebih dulu memahami landasan hukum kasus yang hendak di amatinya. Berdasarkan pengalaman, para investigator sering mengalami kesulitan mencari preraturan dan perundang-undangan  yang berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi